Berikut ini adalah berita terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • Ketua Ma: Tanpa Integritas Tidak Ada Kepemimpinan

    jakarta - Humas: Pemimpin Yang Berintegritas Merupakan Aset Dalam Membangun Kepercayaan. Tanpa Integritas Tidak Mungkin Ada Kepercayaan, Tanpa Kepercayaan Berarti Tidak Ada Kepemimpinan.

    pernyataan Tersebut Ditegaskan Oleh Ketua Mahkamah Agung (ma) Prof. Dr. H. Sunarto, S.h., M.h., Dihadapan Para Hakim Dari Seluruh Indonesia Saat Memberikan Pembinaan Yang Digelar Secara Hybrid Pada Rabu, 19 Februari 2025. Acara Yang Berlangsung Di Balairung Mahkamah Agung Ini Mengusung Tema Kepemimpinan Dan Integritas.

    ketua Ma Menyatakan Bahwa Saat Ini Mahkamah Agung Masih Menghadapi Tantangan Kepercayaan Publik Dan Kewibawaan Institusi. Tantangan Ini Bersumber Pada Aspek Kepemimpinan Dan Integritas Yang Membawa Imbas Bukan Hanya Pada Mereka Yang Tersandung Masalah, Tetapi Juga Terhadap Semua Pihak Yang Telah Bekerja Keras Untuk Menjaga Marwah Peradilan.

    menurut Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya Tersebut, Pimpinan Mahkamah Agung Sepakat Untuk Terus Berupaya Menuntaskan Permasalahan Tersebut.

    kita Terus Berupaya Mewujudkan Pondasi Kelembagaan Yang Lebih Kuat, Agar Kelak Kita Bisa Meninggalkan Legacy Peradilan Yang Lebih Efektif, Independen, Dan Berwibawa, Katanya.

    ia Menyatakan Bahwa Kekuasaan Kehakiman Yang Dimiliki Saat Ini Bersumber Dari Kepercayaan Publik. Tanpa Kepercayaan, Putusan Yang Ada Hanya Akan Menjadi Teks Hukum Yang Tidak Bermakna Bagi Masyarakat.

    saya Meminta Kepada Semuanya Agar Menjaga Etika Profesi Dan Tidak Menodai Lembaga, Tegasnya.

    ia Yang Pernah Menjabat Ketua Badan Pengawasan Ma Itu Menegaskan Bahwa Para Oknum Yang Merusak Etika Profesi Hakim Bukan Hanya Akan Merusak Dirinya, Namun Juga Meruntuhkan Nama Baik Lembaga Dan Orang-orang Yang Ada Di Dalamnya.

    pada Pembinaan Kali Ini, Mahkamah Agung Menghadirkan Dua Narasumber Ternama, Yaitu Erry Riyana Hardjapamekas Dan Prof. Rhenald Kasali. Erry Riyana Hardjapamekas, Dikenal Sebagai Anggota Generasi Pertama Komisi Pemberantasan Korupsi (kpk). Sebagai Mantan Wakil Ketua Kpk, Erry Telah Berkontribusi Besar Dalam Membangun Sistem Tata Kelola Yang Transparan Dan Akuntabel. Dalam Paparannya, Ia Menekankan Bahwa Seorang Pemimpin Di Lingkungan Peradilan Harus Memiliki Tujuh Kecerdasan Baru, Agar Kepemimpinan Bisa Lebih Adaptif, 7 Keceerdasan Baru Itu Adalah:

    Kecerdasan Teknologi Kecerdasan Sosial Dan Emosional Kecerdasan Kontekstual Kecerdasan Moral Kecerdasan Generative Kecerdasan Eksploratif Dan Transformasional Kecerdasan Ekosistem

    sementara Itu, Prof. Rhenald Kasali, Seorang Guru Besar Dan Pakar Manajemen Perubahan, Menyampaikan Materi Tentang Tantangan Dunia Baru Kita. Ia Menguraikan Berbagai Tantangan Yang Dihadapi Pemimpin Di Era Sekarang. Baginya Para Pemimpin Harus Bisa Beradaptasi Dengan Perubahan Yang Ada, Seperti Perubahan Dari Manual Ke Digital, Dari Sosial Ke Individual, Dan Lain-lain. Baginya, Para Pemimpin Masa Kini Harus Memiliki Persiapan Yang Baik, Seperti:

    Membangun Budaya Baru, Profesionalisme, Dan Dapat Dipertanggungjawabkan. Tingkatkan Rasa Memiliki Lembaga. Kendalikan Kehidupan Dan Karir. Lakukan Perubahan (atomic Habit): Perubahan Kecil Jika Dilakukan Setiap Hari, Maka Akan Melakukan Perubahan Besar Integritas Adalah Benih Untuk Mendapatkan Kepercayaan (trust). Dengan Integritas Akan Mendapat Kepercayaan. Seperti Gelar Yang Disandang Oleh Nabi Muhammad, Al-amin.

    dalam Kesempatan Yang Sama, Ketua Ma Juga Mengajak Para Hakim Untuk Terus Memperkuat Komitmen Terhadap Nilai-nilai Keadilan Dan Profesionalisme. Ia Menekankan Bahwa Dalam Menjalankan Tugasnya, Seorang Hakim Tidak Hanya Dituntut Untuk Memahami Hukum Secara Mendalam, Tetapi Juga Harus Mampu Menjadi Teladan Dalam Menjunjung Tinggi Etika Dan Moralitas.

    lebih Lanjut, Ketua Ma Menyampaikan Bahwa Kepemimpinan Dalam Dunia Peradilan Bukan Sekadar Soal Jabatan, Tetapi Lebih Kepada Tanggung Jawab Besar Dalam Menegakkan Hukum Dengan Jujur Dan Adil. Ia Meminta Kepada Para Pemimpin Peradilan Untuk Bisa Memberikan Pelayanan Berkarakter, Pelayanan Yang Tidak Mengharapkan Imbalan, Namun Pelayanan Yang Diberikan Dengan Menyertakan Nilai Transendental Sehingga Pekerjaan Dilakukan Dengan Tulus Ikhlas Dan Bernilai Ibadah.

    dengan Adanya Pembinaan Ini, Diharapkan Seluruh Hakim Di Indonesia Semakin Memahami Pentingnya Kepemimpinan Yang Berlandaskan Integritas Serta Mampu Menerapkannya Dalam Praktik Peradilan.

    kegiatan Pembinaan Merupakan Agenda Rutin Pimpinan Mahkamah Agung Guna Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Di Lingkungan Peradilan, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Hukum Yang Lebih Baik Bagi Masyarakat.

    kegiatan Ini Diikuti Oleh Seluruh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Adhoc, Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Serta Seluruh Aparatur Peradilan Dari Seluruh Indonesia. (azh/rs/photo: Bly, Adr, Alf)

    by zenorss

  • Presiden Prabowo Subianto Apresiasi Kinerja Hakim

    jakarta " Humas: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024 Pada Rabu, 19 Februari 2025 Di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Dalam Sambutannya, Presiden Prabowo Menyampaikan Penghormatan Dan Apresiasi Yang Mendalam Kepada Seluruh Hakim Di Indonesia Atas Dedikasi Dan Kerja Keras Mereka Dalam Menegakkan Hukum Dan Keadilan.

    presiden Prabowo Mengakui Bahwa Sebelumnya Ia Menganggap Penegakan Hukum Sebagai Sesuatu Yang Mudah. Namun, Setelah Mendengarkan Laporan Dari Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Sunarto, S.h., M.h., Ia Menyadari Betapa Berat Beban Yang Dipikul Oleh Para Hakim Dalam Menangani Ratusan Perkara.

    "saya Ingin Menyampaikan Hormat Saya, Penghargaan Saya Kepada Seluruh Keluarga Besar Peradilan Indonesia. Saya Mengakui Baru Sekarang Saya Sungguh-sungguh Sadar Dan Mengerti Betapa Berat Beban Para Hakim," Ujarnya.

    baginya, Hukum Adalah Jaminan Keadilan, Dan Keadilan Bukan Hanya Hak Setiap Warga Negara, Namun Tuntutan Setiap Warga Negara. Karena Itu, Ia Sangat Menghargai Kinerja Hakim Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat Di Seluruh Indonesia.

    sebagai Bentuk Apresiasi, Di Sela-sela Sambutannya, Presiden Prabowo Memberikan Salam Hormat Kepada Para Hakim Agung Yang Hadir Dalam Acara Tersebut. Gestur Ini Mencerminkan Rasa Hormat Dan Penghargaan Yang Tinggi Terhadap Peran Penting Para Hakim Dalam Sistem Peradilan Indonesia.

    selain Itu, Pada Kesempatan Yang Sama, Presiden Prabowo Berkomitmen Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Para Hakim. Ia Menyatakan Akan Bekerja Sama Dengan Lembaga Legislatif Untuk Memastikan Kesejahteraan Para Hakim Terjamin, Sehingga Mereka Dapat Menjalankan Tugas Dengan Integritas Dan Profesionalisme Yang Tinggi.

    "saya Bertekad Bekerja Sama Dengan Legislatif. Kita Harus Memperbaiki Kualitas Hidup Semua Hakim. Kualitas Hidup Hakim-hakim Kita Harus Yang Terbaik," Tegasnya.

    presiden Prabowo Juga Berpesan Kepada Para Hakim Untuk Selalu Berani Menegakkan Kebenaran Dan Keadilan, Serta Menjaga Integritas Dalam Setiap Putusan Yang Diambil. Hal Ini Penting Untuk Memastikan Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Peradilan Tetap Terjaga.

    saya Mengimbau Kepada Semua Hakim, Jadilah Hakim Yang Berintegritas, Jadilah Pengayom Dan Pelindung Bagi Masyaraikat, Tegakkan Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Tanpa Pandang Bulu, Tegasnya.

    ia Juga Menyampaikan Bahwa Lembaga Yudikatif Memiliki Kekuatan Dan Derajat Yang Sama Dengan Lembaga Eksekutif Dan Lembaga Legislatif. Ia Berharap Trias Politika Ini Harus Bekerja Sama Sebaik-baiknya Untuk Memberikan Keadilan Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia.

    selain Presiden, Hadir Juga Pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024ini Adalah Para Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Adhoc, Menteri Kabinet Merah Putih, Dan Kepala Lembaga Negara. Sidang Istimewa Ini Juga Dihadiri Oleh Mahkamah Agung Negara Sahabat, Duta Besar, Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional, Rektor, Para Pimpinan Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, Serta Undangan Lainnya. (azh/rs/photo: Sno, Adr, Alf)

    by zenorss

  • Laptah 2025, Dengan Integritas Peradilan Berkualitas

    jakarta - Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Sunarto, S.h., M.h. Memimpin Sidang Istimewa Laporan Tahunan (laptah) Mahkamah Agung Pada Hari Rabu, 19 Februari 2025 Pukul 09.00. Wib Di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

    laporan Tahunan Yang Rutin Dilaksanakan Setiap Awal Tahun Ini Adalah Bentuk Pertanggungjawaban Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya Sebagai Lembaga Yudikatif. Di Dalamnya Terdapat Informasi Mengenai Keadaan Terkini, Capaian Kinerja, Tantangan Yang Dihadapi, Dan Inovasi Yang Dilakukan Mahkamah Agung Sepanjang Tahun 2024.

    tahun Ini, Laptah Mengambil Tema Dengan Integritas, Peradilan Berkualitas. Tema Tersebut Mengandung Makna Peradilan Yang Berkualitas Hanya Dapat Dicapai Dengan Integritas Yang Tertanam Dalam Sanubari. Tema Ini Menegaskan Bahwa Peradilan Berkualitas Hanya Dapat Terwujud Apabila Setiap Orang Yang Terlibat Di Dalamnya Menanamkan Integritas Sebagai Landasan, Keselarasan Antara Perkataan Dan Perbuatan Dalam Koridor Kebenaran. Ketua Mahkamah Agung Menegaskan Bahwa Pribadi Berintegritas Menciptakan Peradilan Berkualitas, Peradilan Berkualitas Menciptakan Keadilan.

    laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024 Ini Dihadiri Oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Menteri Kabinet Merah Putih, Dan Kepala Lembaga Negara. Sidang Istimewa Ini Juga Dihadiri Oleh Mahkamah Agung Negara Sahabat, Duta Besar, Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional, Rektor, Para Pimpinan Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, Serta Undangan Lainnya.

    acara Laporan Tahunan Ini Terbuka Untuk Umum. Masyarakat Indonesia Bisa Menyaksikannya Secara Langsung Melalui Kanal Youtube Mahkamah Agung.

    mahkamah Agung Selama 2024 Menangani 31.138 Perkara

    mahkamah Agung Adalah Pengadilan Negara Tertinggi Dari Semua Lingkungan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Sepanjang Tahun 2024 Perkara Yang Ditangani Mahkamah Agung Adalah Sebanyak 31.138, Terdiri Dari Perkara Masuk Sebanyak 30.991, Ditambah Dengan Sisa Perkara Tahun 2023 Sebanyak 147. Jumlah Tersebut Meningkat 13,18% Dibandingkan Dengan Tahun 2023 Yang Menerima 27.512 Perkara. Beban Perkara Yang Meningkat Tersebut Ditangani Oleh 45 Orang Hakim Agung.

    untuk Perkara Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Dan Perselisihan Hubungan Industrial (phi) Penanganan Perkara Selain Oleh Hakim Agung Juga Oleh Hakim Ad Hoc Yang Berjumlah 9 Orang Terdiri Dari 4 Hakim Ad Hoc Tipikor Dan 5 Hakim Ad Hoc Phi, Sehingga Rerata Beban Kerja Tiap Hakim Agung Dalam Satu Tahun Adalah 2.076 Berkas Perkara.

    sepanjang Tahun 2024, Mahkamah Agung Berhasil Memutus Perkara Sebanyak 30.908. Jumlah Ini Meningkat 12,95% Dibandingkan Dengan Tahun 2023 Yang Memutus Sebanyak 27.365 Perkara. Dengan Data Tersebut, Rasio Produktivitas Memutus Perkara Tahun 2024 Mencapai 99,26%. Data Tersebut Menunjukkan Jumlah Perkara Yang Belum Diputus Pada Akhir Tahun 2024 Kurang Dari 1%, Atau Hanya Berjumlah 0,74%. Mahkamah Agung Berhasil Mempertahankan Rasio Produktivitas Memutus Perkara Di Atas Angka 99% Dan Sisa Di Bawah 1% Selama Lima Tahun Berturut-turut.

    jika Dilihat Dari Sisi Ketepatan Waktu Memutus Perkara, Dari Jumlah 30.908 Perkara Yang Diputus Pada Tahun 2024, Sebanyak 30.653 Perkara Atau 99,17% Diputus Kurang Dari 3 Bulan. Angka Ketepatan Waktu Memutus Perkara Ini, Meningkat 0,28% Dari Tahun 2023 Yang Berjumlah 98,89%. Kemudian Dari Sisi Penyelesaian Perkara, Mahkamah Agung Telah Menyelesaikan Minutasi Perkara Dan Mengirimkan Salinan Putusan Ke Pengadilan Pengaju Sebanyak 31.162 Perkara. Jumlah Ini Meningkat 9,64% Dibandingkan Tahun 2023 Yang Berjumlah 28.422 Perkara. Dari Keseluruhan Perkara Yang Diminutasi Dan Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tersebut, Sebanyak 30.070 Perkara Diselesaikan Dalam Tenggang Waktu Kurang Dari 3 Bulan Atau 96,50%. Ketepatan Waktu Minutasi Perkara Tahun 2024 Meningkat 6,18% Dari Tahun 2023 Yang Berjumlah 90,32%. Capaian Ini Menjadi Yang Tertinggi Dalam Sejarah Mahkamah Agung. (azh/rs/photo: Sno, Adr, Alf)

    by zenorss

  • Mahkamah Agung Gelar Pameran Kampung Hukum Tahun 2025

    jakarta - Humas: Setiap Tahunnya, Sebagai Bukti Pertanggungjawaban Kepada Masyarakat, Mahkamah Agung Republik Indonesia Rutin Menyelenggarakan Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung. Dalam Acara Yang Dihadiri Oleh Presiden Ini, Ketua Mahkamah Agung Ri Menyampaikan Pidato Laporan Tahunan Mahkamah Agung Terkait Capaian, Prestasi, Jumlah Perkara Putus, Jumlah Sisa Perkara, Dan Yang Lainnya.

    berbarengan Dengan Acara Laporan Tahunan Tersebut, Mahkamah Agung Juga Menyelenggarakan Sosialisasi Hukum Kepada Masyarkat Melalui Kegiatan Bertajuk Pameran Kampung Hukum. Pameran Yang Sudah Berlangsung Sejak Tahun 2008 Ini, Bertujuan Untuk Memberikan Akses Semudah-mudahnya Kepada Masyarakat Untuk Mendpatkan Informasi Langsung Terkait Apa Itu Mahkamah Agung, Tugas Dan Fungsinya, Aneka Kebijakannya Dan Informasi Lainnya. Acara Yang Dikemas Dengan Suasana Menyenangkan Ini Diikuti Oleh Kementrian/lembaga Hukum Yang Memamerkan Berbagai Kebijakan Dan Prestasinya Masing-masing.

    tahun Ini, Pameran Kampung Hukum Akan Diselenggarakan Di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pada 18-19 Februari 2025. Tahun Ini Pameran Kampung Hukum Bertema Dengan Integritas Peradilan Berkualitas. Tema Ini Memiliki Filosofi Bahwa Peradilan Yang Berkualitas Hanya Dapat Dicapai Dengan Integritas Yang Tertanam Dalam Sanubari. Tema Ini Menegaskan Bahwa Peradilan Berkualitas Hanya Dapat Terwujud Apabila Setiap Orang Yang Terlibat Di Dalamnya Menanamkan Integritas Sebagai Landasan"keselarasan Antara Perkataan Dan Perbuatan Dalam Koridor Kebenaran.

    saat Meresmikan Pameran Kampung Hukum, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Sunarto, S.h., M.h., Menyampaikan Bahwa Pameran Kampung Hukum Merupakan Upaya Mahkamah Agung Untuk Mendekatkan Mahkamah Agung Dan Lembaga/kementerian Yang Menjadi Peserta Pameran, Kepada Masyarakat Umum Dan Juga Para Mahasiswa. Ia Berharap Pameran Kampung Hukum Dapat Memberikan Dampak Positif Dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik.

    setidaknya, Menurut Guru Besar Universitas Airlangga Tersebut, Terdapat Tiga Faktor Utama Yang Menunjukkan Relevansi Pameran Ini Terhadap Peningkatan Kepercayaan Masyarakat.

    pertama, Pameran Kampung Hukum Berperan Sebagai Sarana Edukasi Dan Sosialisasi Hukum. Melalui Penyajian Informasi Dan Edukasi Hukum, Masyarakat Mendapatkan Kesempatan Untuk Lebih Memahami Hak-hak Mereka, Prosedur Hukum, Serta Cara Penyelesaian Masalah Hukum Secara Sah. Semakin Masyarakat Memahami Hukum, Semakin Besar Pula Keyakinan Mereka Bahwa Institusi Penegak Hukum Bekerja Dengan Baik Dan Adil. Dalam Hal Ini, Pameran Menjadi Platform Yang Efektif Dalam Menyampaikan Pemahaman Hukum Secara Sederhana Dan Mudah Dipahami Oleh Publik.

    kedua, Pameran Ini Berkontribusi Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Layanan Hukum Bagi Masyarakat. Dengan Menghadirkan Instansi Terkait, Seperti Kepolisian, Kejaksaan, Dan Pengadilan, Pameran Ini Memberikan Akses Langsung Bagi Masyarakat Untuk Mendapatkan Konsultasi Hukum. Kemudahan Akses Dan Transparansi Ini Membuat Masyarakat Merasa Lebih Dekat Dengan Lembaga Hukum Serta Meningkatkan Persepsi Mereka Terhadap Responsivitas Institusi Tersebut Terhadap Kebutuhan Publik.

    ketiga, Pameran Kampung Hukum Mencerminkan Komitmen Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas. Ketika Masyarakat Melihat Adanya Upaya Nyata Dari Lembaga Hukum Untuk Lebih Terbuka Dan Memberikan Pemahaman Yang Jelas Mengenai Proses Hukum, Kepercayaan Mereka Terhadap Sistem Hukum Pun Meningkat. Hal Ini Memperkuat Keyakinan Bahwa Institusi Hukum Mampu Melayani Masyarakat Dengan Adil Dan Transparan.

    28 Booth Meramaikan Pameran Kampung Hukum 2025

    acara Pameran Dihadiri Oleh Kurang Lebih 1000 Pengunjung Yang Terdiri Dari Mahasiswa, Pelajar, Advokat, Dan Masyarakat Umum. Pameran Diisi Dengan Beragam Kegiatan Seperti Seminar, Games, Dan Serangkaian Kegiatan Lain. Pameran Bukan Hanya Menjadi Ajang Publikasi Kebijakan, Prestasi Dan Capaian Kinerja, Namun Juga Menjadi Ajang Mencari Ilmu Dan Pengetahuan Terkait Hukum Bagi Para Pengunjung.

    tahun Ini, Pameran Kampung Hukum Diikuti Oleh 28 Peserta Yang Terdiri Dari Satuan Kerja Eselon 1 Pada Mahkamah Agung, Lembaga/kementrian Di Bidang Hukum, Dan Mitra Bank.

    adapun Peserta Pameran Dari Instansi Adalah:

    Mpr Ri Kepolisian Ri Kejaksaan Ri Kementerian Hukum Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan Ri Otoritas Jasa Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Komisi Pemberantasan Korupsi Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (ppatk) Lembaga Penjamin Simpanan (lps) Japan Internasional Cooperation Agency (jica) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (lpdp) Bank Indonesia

    untuk Peserta Dari Instansi Mahkamah Agung

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Badan Peradilan Militer Dan Tun Mahkamah Agung Badan Pengawasan Mahkamah Agung Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Ikatan Hakim Indonesia Ikatan Panitera Dan Sekretaris Indonesia

    dan Peserta Bank Mitra Mahkamah Agung, Yaitu:

    Bank Mandiri Bank Negara Indoensia Bank Rakyat Indonesia Bank Syariah Indonesa Bank Tabungan Negara

    beragam Kegiatan Akan Meramaikan Pameran Kampung Hukum Tahun 2025 Ini, Di Antaranya Yaitu, Talkshow, Games Dari Masing-masing Booth Pameran Dan Aneka Kegiatan Lain Yang Bisa Diikuti Oleh Semua Pengunjung Di Masing-masing Booth Peserta.

    talkshow Hari Pertama Dengan Tema: Peradilan Berintegritas Melalui Pemanfaatan Ai. Menghadirkan Pembicara: Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Prof. Dr. H. Herri Swantoro, S.h., M.h., Dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jember Dr. Ermanto Fahamsyah, S.h., M.h. Talkshow Ini Akan Dimoderatori Oleh Hakim Yustisial Biro Hukum Dan Humas Eva Margareta Manurung, S.h., M.h.

    sedangkan, Untuk Talkshow Hari Kedua Bertema: Generasi Muda Dan Reformasi Peradilan. Talkshow Ini Menghadirkan Narasumber: Koordinator Hakim Yustisial Biro Hukum Dan Humas Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.h., M.h., Dan Praktisi Kehumasan Serta Praktisi Kehumasan Anastasya Putri, S.e., M.ikom. Talkshow Inidimoderatori Oleh Wakilketua Pengadilan Negeri Kisaranjimmy Maruli, S.h., M.h. (azh/rs/photo:sno, Alf, Adr)

    by zenorss

  • Bahas Efesiensi Anggaran, Mahkamah Agung Hadiri Rdp Dengan Komisi Iii Dpr Ri

    jakarta -humas: Menindaklanjuti Arahan Presiden Prabowo Subianto Untuk Efisiensi Anggaran Pada Semua Kementerian Dan Lembaga, Mahkamah Agung (ma) Diwakili Oleh Sekretaris Ma Sugiyanto, S.h., M.h. Menghadiri Rapat Dengar Pendapat (rdp) Dengan Komisi Iii Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (dpr Ri) Pada Rabu, 12 Februari 2025. Rapat Yang Berlangsung Di Ruang Rapat Komisi Iii Dpr Ri, Gedung Nusantara, Jakarta Ini Dihadiri Pula Kejaksaan Agung, Kepolisian Ri, Komisi Yudisial, Badan Narkotika Nasional, Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, Dan Institusi Lainnya. Rapat Yang Dipimpin Langsung Oleh Ketua Komisi Iii Dpr Ri Habiburrahman Ini Membahas Langkah-langkah Efisiensi Anggaran Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2025.

    dalam Rapat Tersebut, Ma Memaparkan Berbagai Langkah Efisiensi Yang Telah Dilakukan Sebagai Respons Terhadap Efesiensi Anggaran. Sugiyanto Menjelaskan Beberapa Langkah Utama Yang Diterapkan Ma Menyusul Perintah Presiden Tersebut.

    langkah-langkah Tersebut Antara Lain Pengurangan Kegiatan Rapat Di Luar Kantor, Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Rapat, Penghematan Belanja Bahan Perkantoran Dan Alat Tulis, Serta Pembatasan Perjalanan Dinas Untuk Pembinaan Dan Monitoring.

    selain Itu, Ma Juga Berupaya Mengajukan Pembukaan Blokir Anggaran Untuk Belanja Barang Dan Pembangunan Gedung Pengadilan Yang Telah Memasuki Tahap Perencanaan.

    namun, Langkah-langkah Efisiensi Ini Berdampak Signifikan Pada Berbagai Layanan Dan Program Ma.

    untuk Itu, Pada Kesempatan Yang Sama Sugiyanto Juga Memaparkan Beberapa Dampak Yang Dirasakan Karena Efisiensi, Antara Lain Keterbatasan Bantuan Transportasi Hakim Yang Hanya Mencukupi Untuk Enam Bulan, Pelaksanaan Sidang Keliling Yang Hanya Dapat Berjalan Setengah Tahun Untuk Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/mahkamah Syariyah, Serta Terbatasnya Pelaksanaan Sidang Keliling Di Pengadilan Militer Yang Hanya Bisa Dilakukan Satu Kali Dalam Setahun.

    selain Itu, Keterbatasan Anggaran Juga Menghambat Pembayaran Biaya Mutasi Hakim Secara Penuh, Pembebasan Biaya Perkara (prodeo), Serta Berbagai Pelatihan Teknis Dan Sertifikasi Bagi Para Hakim, Termasuk Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Hakim Niaga, Dan Hakim Mediator.

    dampak Lainnya Adalah Tidak Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Negeri Yang Sebelumnya Bertujuan Untuk Peningkatan Kapasitas Dan Kerja Sama Peradilan Internasional.

    komisi Iii Dpr Ri Mencermati Pemaparan Yang Disampaikan Sekretarsi Ma Dan Memberikan Perhatian Khusus Terhadap Dampak Efisiensi Yang Berpotensi Mempengaruhi Pelayanan Hukum Kepada Masyarakat.

    diharapkan, Hasil Dari Rapat Ini Dapat Menjadi Pertimbangan Bagi Dpr Ri Dalam Merumuskan Kebijakan Anggaran Yang Lebih Mendukung Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Mahkamah Agung Serta Lembaga Hukum Lainnya.

    hadir Mendampingi Sekretaris Ma Pada Rdp Ini Yaitu Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Marsekal Muda Tni Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.h., M.h., Kepala Biro Hukum Dan Humas Dr. H. Sobandi, S.h., M.h., Kepala Biro Perencanaan Dan Organisasi H. Sahwan, S.h., M.h., Dan Kepala Biro Keuangan Edy Yuniadi, S.sos., M.m. (azh/em/rs/photo: Yrz)

    by zenorss

NILAI IKM	NILAI IPAK