Jumat (28/07/2023) Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu, Bapak Nursani, S.H bersama Staf Barang Milik Negara (BMN) Rosa Desvana, A.Md melakukan koordinasi bersama Ketua RT 06 lingkup wilayah kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam rangka koordinasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), bahwa tanah BMN yang akan diukur untuk sertifikat baru tidak dalam sengketa dan dikuasai penuh oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu juga menjelaskan mengenai tindak lanjut pengelolaan tanah idle diluar sertifikat namun masih termasuk tanah Pengadilan Tinggi Bengkulu yang berdasarkan arahan Kepala Kantor Pertanahan Kota akan diajukan pengukuran lagi untuk sertifikat baru kepada Ketua RT 06 dan melakukan pengecekan tanah BMN tersebut secara langsung.

Kebijakan sertifikasi tanah merupakan salah satu fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Bagi Mahkamah Agung cq. Pengadilan Tinggi Bengkulu, percepatan sertifikasi tanah menjadi salah satu indikator kinerja utama (IKU) guna mendukung sasaran strategis penatausahaan dan pengamanan kekayaan negara yang akuntabel.

NILAI IKM	NILAI IPAK

 

• Indeks Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Sikap Mahkamah Agung Terhadap Kegaduhan Yang Terjadi Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara

  • Raih Gelar Guru Besar, Ketua Ma Ungkap Yanto Adalah Hakim Multitalenta

  • Entry Meeting Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Ma Tahun 2024

  • Anggota Dewan Komisioner Ojk Ucap Sumpah Jabatan Di Hadapan Ketua Ma

  • Sekretaris Mahkamah Agung Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

• Indeks Pengumuman Badan Peradilan Umum

  • Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Membuka Uji Kompetensi Panitera Pengadilan Negeri

  • Hadirkan Auditor Badan Pengawasan, Ditjen Badilum Lakukan Evaluasi Pembangunan Zona Intergritas Bersama Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia

  • Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2025

  • Perubahan Jadwal Undangan Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 Di Lingkungan Peradilan Umum

  • Undangan Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 Di Lingkungan Peradilan Umum

• Indeks Informasi Badan Peradilan Umum

  • Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Membuka Uji Kompetensi Panitera Pengadilan Negeri

  • Hadirkan Auditor Badan Pengawasan, Ditjen Badilum Lakukan Evaluasi Pembangunan Zona Intergritas Bersama Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia

  • Tingkatkan Pelayanan, Ditjen Badilum Gelar Rekonsiliasi Data Tenaga Teknis Peradilan Umum

  • Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Menyapa Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Dan Pengadilan Negeri Di Bawahnya Secara Online

  • Ditjen Badilum Seleksi Calon Panitera Pengadilan Negeri Klas Ia Dan Ia Khusus Lewat Uji Kelayakan Dan Kepatutan