Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu (15/5/2024) membacakan Putusan Perkara Banding Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PTBGL. Dengan amar sebagai berikut.

M E N G A D I L I:

• Menerima permintaan banding dari Terdakwa PANCA SAUDARA SILALAHI BIN JONER SILALAHI tersebut dan Penuntut Umum tersebut;
• Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl tanggal 14 Maret 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan dan kedudukan barang bukti sehingga, amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Panca Saudara Silalahi Bin Joner Silalahi tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan uang yang disetorkan (dititipkan) oleh Terdakwa pada tahap persidangan ke Bank Mandiri atas nama Kejaksaan Negeri Bengkulu dengan Nomor Rekening 1790000537139, sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 24 dan nomor urut 30 sampai dengan nomor urut 37, yang rincian lengkapnya sebagaimana tersebut dan terurai dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl tanggal 14 Maret 2024;

semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara; sedangkan

barang bukti nomor urut 25 sampai dengan nomor urut 29 dan nomor urut 38, yang rincian lengkapnya sebagaimana tersebut dan terurai dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl tanggal 14 Maret 2024;

semuanya dirampas untuk Negara dan disetor ke Kas Negara yang diperhitungkan sebagai uang Pengganti;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang didalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

NILAI IKM	NILAI IPAK

 

• Indeks Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Sekretaris Mahkamah Agung Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

  • Hadiri Munas Dharmayukti Karini, Ketua Ma Mengajak Peran Perempuan Sebagai Istri Dalam Upaya Pencegahan Prilaku Korupsi

  • Ketua Mahkamah Agung Ri Hadiri Opening Of The Legal Year 2025 Malaysia

  • Ketua Mahkamah Agung Ri Hadiri Opening Legal Year Singapura 2025

  • Wakil Ketua Ma Bidang Non Yudisial Pimpin Delegasi Ma Ri Kunjungi Dewan Peradilan Agung Kuwait

• Indeks Pengumuman Badan Peradilan Umum

  • Penilaian Kinerja Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Umum

  • Peyampaian Laporan Kasasi

  • Dirjen Badilum Berikan Pengarahan Bagi Para Asn Yang Baru Bertugas Dan Calon Pppk Di Ditjen Badilum

  • Pemanggilan Peserta Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas Ii T.a. 2025

  • Pemanggilan Peserta Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bagi Calon Panitera Pengadilan Negeri Kelas I.a.k Dan Panitera Pengadilan Negeri Kelas I.a Tahun 2025 Di Lingkungan Peradilan Umum

• Indeks Informasi Badan Peradilan Umum

  • Dirjen Badilum Berikan Pengarahan Bagi Para Asn Yang Baru Bertugas Dan Calon Pppk Di Ditjen Badilum

  • Ditjen Badilum, Pengadilan Tinggi Jayapura Dan Pemerintah Kabupaten Mimika Lakukan Pembahasan Awal Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (phi) Di Pengadilan Negeri Timika

  • Ditjen Badilum Dan Ditjen Badilag Selenggarakan Konsolidasi Laporan Keuangan Untuk Seluruh Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Tinggi Agama Di Indonesia

  • Pada Perisai Edisi Ke-3, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Tekankan Pentingnya Integritas Dan Mendorong Aparat Peradilan Bergerak Dari Zona Nyaman

  • Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Menyapa Dan Memantau Kinerja Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Secara Online