Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu (15/5/2024) membacakan Putusan Perkara Banding Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PTBGL. Dengan amar sebagai berikut.

M E N G A D I L I:

• Menerima permintaan banding dari Terdakwa PANCA SAUDARA SILALAHI BIN JONER SILALAHI tersebut dan Penuntut Umum tersebut;
• Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl tanggal 14 Maret 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan dan kedudukan barang bukti sehingga, amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Panca Saudara Silalahi Bin Joner Silalahi tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan uang yang disetorkan (dititipkan) oleh Terdakwa pada tahap persidangan ke Bank Mandiri atas nama Kejaksaan Negeri Bengkulu dengan Nomor Rekening 1790000537139, sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 24 dan nomor urut 30 sampai dengan nomor urut 37, yang rincian lengkapnya sebagaimana tersebut dan terurai dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl tanggal 14 Maret 2024;

semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara; sedangkan

barang bukti nomor urut 25 sampai dengan nomor urut 29 dan nomor urut 38, yang rincian lengkapnya sebagaimana tersebut dan terurai dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl tanggal 14 Maret 2024;

semuanya dirampas untuk Negara dan disetor ke Kas Negara yang diperhitungkan sebagai uang Pengganti;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang didalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

NILAI IKM	NILAI IPAK

 

• Indeks Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Mahkamah Agung Raih Wtp Ke-12 Dari Badan Pemeriksaan Keuangan Ri

  • Wakil Ketua Komisi Iii Dpr Ri Lakukan Kunjungan Kerja Ke Pengadilan Tinggi Makassar

  • Ketua Mahkamah Agung Lantik Enam Orang Ketua Pengadilan Tnggi

  • Badan Peradilan Umum Bahas Perlindungan Perempuan Dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bersama Fcfcoa

  • Delegasi Pengadilan Australia Kunjungi Pengadilan Negeri Bandung

• Indeks Pengumuman Badan Peradilan Umum

  • Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Berikan Penghargaan Kepada Pengadilan Tinggi Pembina Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Terbaik

  • Hadirkan Para Sekretaris Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia, Ditjen Badilum Susun Rencana Anggaran Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

  • Tingkatkan Pemahaman Tertib Eksekusi, Ditjen Badilum Selenggarakan Bimtek Eksekusi Bagi Pengadilan Di Wilayah Indonesia Tengah

  • Untuk Sukseskan Pembangunan Zona Integritas Dan Ampuh, Ditjen Badilum Lakukan Asesmen Internal

  • Permintaan Data Untuk Penilaian Anugerah Mahkamah Agung

• Indeks Informasi Badan Peradilan Umum

  • Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Berikan Penghargaan Kepada Pengadilan Tinggi Pembina Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Terbaik

  • Hadirkan Para Sekretaris Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia, Ditjen Badilum Susun Rencana Anggaran Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

  • Tingkatkan Pemahaman Tertib Eksekusi, Ditjen Badilum Selenggarakan Bimtek Eksekusi Bagi Pengadilan Di Wilayah Indonesia Tengah

  • Dukung Mahkamah Agung, Ditjen Badilum Ikuti Konsolidasi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I 2024

  • Untuk Sukseskan Pembangunan Zona Integritas Dan Ampuh, Ditjen Badilum Lakukan Asesmen Internal