Bertepatan dengan HUT Kabupaten Lebong ke- 10, pada Hari Senin tanggal 07 Januari 2014, Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Lebong memberikan gelar Raja kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Bapak H. Husni Rizal, SH yaitu dengan Gelar Rajo Depati Payung Negerai III. Penganugerahan gelar ini dilakukan melalui prosesi adat di Lapangan Hatta Kampung Muara Aman Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu, yang diserahkan langsung oleh Bupati Lebong H. Rosjonsyah, SiP.MSI yang juga Rajo Karang Nio. Selain Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu juga ada pemberian gelar Rajo dari Pejabat Propinsi dan Unsur Muspida.
- PEMBERIAN GELAR RAJA KEPADA KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
- PEMBERIAN GELAR RAJA KEPADA KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
- PEMBERIAN GELAR RAJA KEPADA KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
« Next: PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN 2013 »« Previous: Kegiatan Senam Jumat Pagi di Pengadilan Tinggi Bengkulu
Indeks Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
Indeks Pengumuman Badan Peradilan Umum
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Menyambut Para Ketua Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Ke Kantor Ditjen Badilum
Presiden Prabowo Subianto Hadir Langsung Dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Ri
Dialog Yudisial Ditjen Badilum Dengan Fcfcoa Australia Tingkatkan Pemahaman Aparat Peradilan Tentang Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak
Undangan Sosialisasi Sakip Oleh Ditjen Badilum Tanggal 24 Februari 2025
Ditjen Badilum Meraih Juara I Booth Terbaik Pada Pameran Kampung Hukum 2025
Indeks Informasi Badan Peradilan Umum
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Menyambut Para Ketua Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Ke Kantor Ditjen Badilum
Presiden Prabowo Subianto Hadir Langsung Dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Ri
Dialog Yudisial Ditjen Badilum Dengan Fcfcoa Australia Tingkatkan Pemahaman Aparat Peradilan Tentang Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak
Pameran Kampung Hukum 2025 Kembali Kenalkan Peradilan Dan Mahkamah Agung Pada Masyarakat
Ditjen Badilum Meraih Juara I Booth Terbaik Pada Pameran Kampung Hukum 2025