Jumat (19/11/2021) Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Bapak Dr. Moh Eka Kartika EM, S.H., M.H. didampingi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Bapak Amin Sutikno, S.H., M.H. dan Hakim Tinggi memberikan pembinaan kepada para Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.
Pembinaan yang diberikan yaitu terkait pelaksanaan tupoksi menjelang akhir tahun.
Dengan pembinaan ini, kami berharap seluruh Pengadilan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu, termasuk Pengadilan Tinggi Bengkulu, akan bekerja dengan lebih baik serta menjunjung tinggi integritas dan kejujuran.
« Next: PEMBINAAN PT BENGKULU KE PN BENGKULU DALAM RANGKA PERSIAPAN VERIFIKASI LAPANGAN PEMBANGUNAN ZI OLEH TPN KEMENPAN RB »« Previous: Pembinaan Teknis Perkara dan Administrasi Peradilan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu di PN Kepahiang dan PN Curup
| NILAI IKM | NILAI IPAK |
|---|---|
|
|
Indeks Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
Indeks Pengumuman Badan Peradilan Umum
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Menyambut Para Ketua Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Ke Kantor Ditjen Badilum
Presiden Prabowo Subianto Hadir Langsung Dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Ri
Dialog Yudisial Ditjen Badilum Dengan Fcfcoa Australia Tingkatkan Pemahaman Aparat Peradilan Tentang Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak
Undangan Sosialisasi Sakip Oleh Ditjen Badilum Tanggal 24 Februari 2025
Ditjen Badilum Meraih Juara I Booth Terbaik Pada Pameran Kampung Hukum 2025
Indeks Informasi Badan Peradilan Umum
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Menyambut Para Ketua Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Ke Kantor Ditjen Badilum
Presiden Prabowo Subianto Hadir Langsung Dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Ri
Dialog Yudisial Ditjen Badilum Dengan Fcfcoa Australia Tingkatkan Pemahaman Aparat Peradilan Tentang Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak
Pameran Kampung Hukum 2025 Kembali Kenalkan Peradilan Dan Mahkamah Agung Pada Masyarakat
Ditjen Badilum Meraih Juara I Booth Terbaik Pada Pameran Kampung Hukum 2025