Pada hari Rabu 28 maret 2017 Pengadilan Tinggi Bengkulu, menggelar sidang putusan banding kasus Gubernur Bengkulu non aktif Ridwan Mukti dan Lily Martiani MAddari yang digelar secara terbuka untuk umum pukul 09.30WIB di Ruang Wirjono Pengadilan Tinggi Bengkulu.
Dalam putusannya Majelis hakim yang terdiri dari Adi Dachrowi, SH,MH, Ratna Mintarsih, SH.MH. dan Sudirman Sitepu, SH,MH. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu NO 45/Pid.sus-TPK/2017/PN Bgl dengan Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) tahun jika tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan dan Denda sejumlah RP. 400.000.000 serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan public selama 5 (lima) Tahun .
« Next: Pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (Eselon II.a) Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Tahun 2018 »« Previous: Perpanjangan Waktu Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap X Tahun 2018
Indeks Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tingkatkan Hubungan Kelembagaan, Ketua Ma Dan Jajaran Pimpinan Kunjungi Bpk Ri
Penyelenggaraan Seleksi Casn Mahkamah Agung Se-wilayah Sumatera Barat
Lanjutkan Kerja Sama, Mahkamah Agung Dan Jica Tanda Tangani Mom
Mahkamah Agung Menyelenggarakan Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Di Yogyakarta
Mahkamah Agung Bentuk Tim Khusus Untuk Sosialiasi Kebijakan Penanganan Judi Online
Indeks Pengumuman Badan Peradilan Umum
Majalah Dandapala Volume X/edisi 62 November-desember 2024
Surat Pemberitahuan Sk Nilai Ampuh 2024
Undangan Koordinasi Majalah Dandapala Ditjen Badilum Tahun Anggaran 2024
Ditjen Badilum Dan Pengadilan Tinggi Bandung Sosialisasikan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kepada Hakim Tinggi Dan Pimpinan Pengadilan Negeri Di Jawa Barat
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Membuka Kolokium Yudisial Tentang Manajemen Perkara Serta Penanganan Perkara Kejahatan Terorganisir Transnasional
Indeks Informasi Badan Peradilan Umum
Ditjen Badilum Dan Pengadilan Tinggi Bandung Sosialisasikan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kepada Hakim Tinggi Dan Pimpinan Pengadilan Negeri Di Jawa Barat
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Memimpin Kunjungan Kerja Dan Pembinaan Di Pengadilan Negeri Surabaya
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Membuka Kolokium Yudisial Tentang Manajemen Perkara Serta Penanganan Perkara Kejahatan Terorganisir Transnasional
Ditjen Badilum Selenggarakan Rapat Koordinasi Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia
Ditjen Badilum Ikuti Pembahasan Naskah Urgensi Restukturisasi Organisasi Mahkamah Agung Ri