Jakarta-MARI: Kementrian Sekretaris Negara Republik Indonesia menyampaikan tawaran untuk mengikuti pendidikan master di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura untuk tahun akademik yang akan dimulai pada Agustus 2018. Program yang dibuka adalah Master in International Affairs, Master in Public Policy, Master in Public Administration dan Master in Public Management.

Seluruh pendidikan master tersebut akan dilaksanakan dalam Bahasa Inggris dan terbuka bagi seluruh pegawai yang berusia minimal 25 tahun. Biaya sehubungan dengan keikutsertaan pendidikan master tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Singapura. Batas waktu pendaftaran adalah 31 Desember 2017. Informasi lengkap mengenai pendidikan master tersebut dapat mengakses secara online www.lkyspp.nus.edu.sg/admissions

• Unduh Surat Kementrian Sekretariat Negara
• Unduh Informasi Detail Beasiswa

NILAI IKM	NILAI IPAK

 

• Indeks Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Sekretaris Mahkamah Agung Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

  • Hadiri Munas Dharmayukti Karini, Ketua Ma Mengajak Peran Perempuan Sebagai Istri Dalam Upaya Pencegahan Prilaku Korupsi

  • Ketua Mahkamah Agung Ri Hadiri Opening Of The Legal Year 2025 Malaysia

  • Ketua Mahkamah Agung Ri Hadiri Opening Legal Year Singapura 2025

  • Wakil Ketua Ma Bidang Non Yudisial Pimpin Delegasi Ma Ri Kunjungi Dewan Peradilan Agung Kuwait

• Indeks Pengumuman Badan Peradilan Umum

  • Penilaian Kinerja Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Umum

  • Peyampaian Laporan Kasasi

  • Dirjen Badilum Berikan Pengarahan Bagi Para Asn Yang Baru Bertugas Dan Calon Pppk Di Ditjen Badilum

  • Pemanggilan Peserta Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas Ii T.a. 2025

  • Pemanggilan Peserta Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bagi Calon Panitera Pengadilan Negeri Kelas I.a.k Dan Panitera Pengadilan Negeri Kelas I.a Tahun 2025 Di Lingkungan Peradilan Umum

• Indeks Informasi Badan Peradilan Umum

  • Dirjen Badilum Berikan Pengarahan Bagi Para Asn Yang Baru Bertugas Dan Calon Pppk Di Ditjen Badilum

  • Ditjen Badilum, Pengadilan Tinggi Jayapura Dan Pemerintah Kabupaten Mimika Lakukan Pembahasan Awal Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (phi) Di Pengadilan Negeri Timika

  • Ditjen Badilum Dan Ditjen Badilag Selenggarakan Konsolidasi Laporan Keuangan Untuk Seluruh Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Tinggi Agama Di Indonesia

  • Pada Perisai Edisi Ke-3, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Tekankan Pentingnya Integritas Dan Mendorong Aparat Peradilan Bergerak Dari Zona Nyaman

  • Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Menyapa Dan Memantau Kinerja Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Secara Online